Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

Pelayanan Publik Harus Ditingkatkan

Senin (28/1), setelah selesai Rapat Paripurna langsung berlanjut ke agenda Jumpa Pers bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen. Jumpa pers dihadiri oleh nara sumber Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum dan Ketua Komisi A Hj Supriyati SE, serta Sekretaris DPRD Ir Hj Siti Kharisah MM dan tim jumpa pers Sekretariat DPRD. Hadir pula rekan-rekan wartawan dari media cetak dan elektronik Kabupaten Kebumen.

"DPRD Kabupaten Kebumen memilik 2 (dua) agenda Rapat Paripurna, yakni Rapat Paripurna Penyampaian 4 (empat) Raperda Kabupaten Kebumen yang diusulkan oleh eksekutif dan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan Raperda inisiatif dari Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen", terang Miftah.

Raperda yang diusulkan oleh eksekutif yaitu :

1. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha SLTP, Menengah dan Kejuruan. Raperda tersebut diusulkan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen.

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa. Raperda tersebut diusulkan oleh Dispermades P3A.

3. Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum. Raperda tersebut diusulkan oleh Disperkim dan LH Kabupaten Kebumen. 

4. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat. Raperda tersebut diusulkan oleh Disperkim dan LH Kabupaten Kebumen.

Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik yang merupakan hak dan kebutuhan setiap warga masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan strukturnya agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

"Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Daerah maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik"', jelas Supriyati.

Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga masyarakat dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. 

Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan dengan sistem pelayanan terpadu yang pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, karena pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pelayanan Publik diharapkan masyarakat di daerah akan mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas dan tujuan serta sesuai dengan standar pelayanan yang telah termuat dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




Di publish pada : Selasa, 29 Januari 2019
Oleh : Ary Humas

  • Share
image title here

Some title